Eksekutif

Pembentukan organisasi pemerintah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yaitu kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumberdaya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan atau pihak ketiga. Kemudian organisasi perangkat daerah tersebut dibentuk dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pemerintahan daerah.

Pembentukan organisasi atau kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). Untuk mewujudkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tersebut, Kabupaten Kuantan Singingi membuat 7 buah Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu :

  1. Perda Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
  2. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
  3. Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
  4. Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
  5. Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
  6. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
  7. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelurahan.

Kabupaten Kuantan Singingi dikepalai oleh seorang Bupati dan seorang Wakil Bupati. Didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tiga organisasi perangkat staf pemerintah daerah yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Inspektorat.

Sekretaris Daerah membawahi 3 Asisten yaitu Asisten I (Asisten Pemerintahan), Asisten II (Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial), Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum). Asisten I membawahi 3 bagian yaitu Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Pelayanan Pertanahan dan Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana. Asisiten II membawahi 2 bagian yaitu Bagian Ekonomi dan Pembangunan dan Bagian Kesejahteraan Sosial, sedangkan Asisten III membawahi 3 bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup perencaaan pembangunan daerah. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kaupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni pasal 2 nya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bappeda, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang.

Badan Inspektorat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup pengawasan daerah, dapat dilihat pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Unit Organisasi Kabupaten Kuantan Singingi lainnya merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas-dinas tersebut mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi, kemudian dalam menyelenggarakan tugasnya masing-masing mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

«»

Tulis Komentar